PROGRAM DESA ANTI KORUPSI

PROGRAM DESA ANTI KORUPSI

Rabu (14/09) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan, Inspektorat, dan perwakilan 10 Kepala Desa dari Desa Mantren, Tamanasri, Sumberharjo, Katipugal, Jetak, Wonodadi Wetan, Sukorejo, Gembong, Pakis Baru dan Jeruk hadiri Rapat Sosialisasi Program Desa Anti Korupsi di Gedung Islamic Center Surabaya.

Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menjelaskan, bahwa desa menjadi ujung tombak pemerintahan di Jawa Timur, integritas desa menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan. Oleh karenanya untuk mewujudkan Indonesia bebas dari korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Program Desa Anti Korupsi.
Lanjut dia, Program Desa Anti Korupsi menjadi salah satu program untuk mencegah tindak pidana korupsi di desa. Sesuai dengan tema ‘Berawal Dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi’.
“Kalau Program Desa Anti Korupsi semakin masif, insyaallah kemiskinan di Jawa Timur semakin turun lagi yang diikuti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menegaskan, bahwa pihaknya mencermati tingginya dugaan penyimpangan dana desa dalam beberapa tahun terakhir. Lembaga antirasuah tersebut pun akhirnya mengandeng Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk meluncurkan Program Desa Anti Korupsi.

Kegiatan tersebut merupakan sebagai tindak lanjut dan komitmendari Gubernur Jatim untuk mencegah tindak kejahatan korupsi tingkat Desa di Provinsi Jawa Timur dan juga untuk menyamakan persepsi serta bentuk kolaborasi dan kerjasama seluruh elemen masyarakat terkait penanganan tindak korupsi di Jawa Timur.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *