Amankan Aset Desa; PMD Gandeng Kejaksaan Negeri Pacitan

Pemerintah Kabupaten Pacitan mendorong dan membangkitkan kesadaran aparat desa untuk melakukan pengelolaan aset desa secara maksimal. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah.

Menyadari hal tersebut, Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Pacitan bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Pacitan melakukan kegiatan bersama dalam penertiban dan pengamanan aset desa. Kegiatan tersebut diawali sejak pertengahan November ini, rencananya mengunjungi 24 desa di 12 kecamatan dan berakhir sampai Desember 2021.

Rabu (24/11) bertempat di Desa Sooka dan Desa Punung Kecamatan Punung tim Pembinaan dan Monitoring aset desa melakukan pembinaan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pacitan Hendri Antoro.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kejari menyampaikan atensi untuk menyemangati pemerintah desa dalam penertiban aset desa, yakni “Tata Pramana Hargeng Praja,” Tata Pramana bermakna Tata Kelola Tanah Aset Pacitan Ter-register Aman Dan Akurat serta Hargeng Praja bermakna Harmonisasi Geliat Ekonomi Nasional dengan Gakkum Program Atensi Jaksa.

“Aset desa yang belum bersertifikat untuk segera didaftarkan ke kantor BPN agar dapatnya diterbitkan sertifikat atas nama pemerintah desa, paling tidak dalam satu tahun diperoleh satu sertifikat tanah kas desa. Termasuk di dalamnya obyek vital seperti tanah perkantoran desa, sumber air, pemakaman umum yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum hendaknya disertifikatkan atas nama pemerintah desa agar dapat terus dimanfaatkan oleh warga”. kata Sigit Dani Yulianto, Kasi Keuangan dan Aset Desa DPMD dalam acara tersebut.

Percepatan sertifikat di masing masing desa tersebut diikutsertakan dalam program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari Badan Pertanahan Nasional. Sementara bagi yang belum dapat diikutkan program PTSL pemerintah Desa dapat mendaftarkan sertifikasi aset tanah kas desa melalui pembiayaan dari APBDes masing-masing desa.

Tentu saja hal ini sesuai arahan Bupati Pacitan untuk mendorong kemandirian desa serta mewujudkan masyarakat Pacitan sejahtera dan bahagia. (DPMDPacitan/DiskominfoPacitan).


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *