SELAYANG PANDANG

Pacitan, Berdasarkan Pasal 150 ayat 1 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa dalam rangka penyelengaraan Pemerintah Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Demikian juga halnya dengan perencanaan pembangunan Daerah, disusun secara terpadu, terukur dapat dilaksanakan dan berkualitas.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan

Sebagai salah satu satuan kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati sebagai Kepala Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pacitan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,  dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 58 tahun 2007 tentang Uraian Tugas,  Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan. Untuk melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai tugas membantu Bupati melakasanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang meliputi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan dan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan Pasal (4), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

 

  1. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
  2. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat;
  3. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat; dan
  4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan mempunyai obyek cakupan Pelayanan sejumlah 166 Desa di 12 Kecamatan.