Sipades 2.0 berbasis Web, Akuntabilitas Transparansi Pengelolaan Aset Desa untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Desa

Malang – Rabu, 13 Oktober 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Aset Desa Provinsi Jawa Timur. Kegiatan Bimtek di selenggarakan oleh Dinas PMD Povinsi Jatim tersebut dilaksanakan mulai 13-15 Oktober 2021 di Aliante Hotel, Malang dan di hadiri oleh seluruh Dinas PMD Kabupaten se-Jatim. Dalam kegiatan tersebut, PMD Provinsi menghadirkan Narasumber dari Tenaga Ahli Subdit Sistem Informasi Keuangan dan Aset Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Makmur Sumarsono.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas PMD Provinsi Jatim, Soekaryo, SH, M.Si menyampaikan pentingnya Pengelolaan Aset Desa. Sistem Pengelolaan Aset desa (SIPADES) merupakan aplikasi pencatatan administrasi aset desa sesuai dengan amanat dari Permendagri 1/2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, mulai dari perencanaan, pengadaan, penata usahaan sampai dengan penyajian laporan yang dilengkapi dengan kodefikasi dan labelisasi aset desa sesuai dengan pedoman umum kodefikasi aset desa dapat terwujud dengan tertib, efektif dan optimal sesuai prinsip-prinsip pengelolaan aset pada umumnya.
SIPADES akan memudahkan Kepala Desa dan perangkat desa dalam mengelola aset desa yang transparan dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan motto SIPADES: “Akuntabilitas Transparansi Pengelolaan Aset Desa untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Desa”.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes), telah meluncurkan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES Online versi 2.0) berbasis web yang menggantikan versi sebelumnya, yakni SIPADES versi 1.0 berbasis desktop.
Perbedaan mendasar dari pengembangan SIPADES versi 1.0 dengan SIPADES versi 2.0. mengenai adanya perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 adalah berbasis kas. Dengan demikian, hal ini akan berdampak pada perlakuan terhadap pencatatan hasil aset yang sifatnya penambahan value, atau biasa disebut dengan kapitalisasi asetnya.
SIPADES versi 2.0 berbasis web atau online. Hal ini menjadikan kompilasi atau konsolidasi laporan aset desa secara hierarki akan otomatis terhimpun dan dapat dimonitor oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat. SIPADES versi 2.0 diberikan kepada Pemdes secara gratis dengan prosedur Kabupaten mengajukan Berita Acara Serah Terima (BAST) akses aplikasi SIPADES 2.0, username dan password aplikasi penanggungjawab ditingkat Kabupaten yang ditandatangani Kepala Dinas PMD, diajukan ke DPMD Provinsi untuk mendapatkan persetujuan terhadap pengelolaan SIPADES di Kabupaten atas nama Kemendagri.
Sampai dengan minggu kedua bulan Oktober, sudah terdapat 16 Kabupaten yang telah mengajukan BAST SIPADES versi 2.0 yaitu : Kab Bojonegoro, Blitar, Jember, Lumajang, Ponorogo, Sidoarjo, Trenggalek, Jombang, Madiun, Ngawi, Pacitan, Probolinggo, Tuban, Mojokerto, Nganjuk, serta Gresik.
Adapun tujuan pembangunan dan pengembangan aplikasi Sistem Pengelolaan Aset desa (SIPADES) versi 2.0 diantaranya untuk menertibkan kepemilikan aset sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga meminimalisir resiko hilangnya aset desa, menertibkan penggunaan aset untuk berdaya guna dan berhasil guna bagi pemerintah dan masyarakat desa, mempermudah kepala desa dalam menyampaikan laporan kekayaan milik desa, dan sebagai alat bantu pemerintah desa dalam tata kelola aset yang dimiliki.
Diharapkan Pelaksanaan Bimtek SIPADES versi 2.0 pada hari ini, bisa memberikan banyak pengetahuan dan wawasan serta menjadi solusi dalam melaksanakan pengelolaan asset desa lebih baik lagi dikemudian hari.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *