URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 139 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan.
Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan desa;
b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan masyarakat;
c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembangunan dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administratif dan teknis meliputi umum, kepegawaian, keuangan, program, evaluasi, dan pelaporan, kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
b. pemberian dukungan pelayanan administrasi umum, dan kepegawaian;
c. pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
d. pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
a. menyiapkan dan melaksanakan penatausahaan perkantoran;
b. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan rumah tangga;
c. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan perlengkapan dan barang milik daerah;
d. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
e. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kehumasan dan protokol;
f. menyiapkan dan melaksanakan penatalaksanaan kepegawaian;
g. memfasilitasi pembinaan Jabatan Fungsional dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.


2.1.2.2 Sub Bagian Perencana dan Keuangan,
Sub Bagian Perencana dan Keuangan mempunyai tugas:
a. menyiapkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
b. melakukan pemantauan dan evaluasi berkala;
c. melakukan pengelolaan data;
d. melakukan penyusunan laporan kinerja;
e. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan keuangan, meliputi: penyiapan dan pengelolaan administrasi keuangan;
f. mengelola dan menyiapkan bahan pelaksanaan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
g. mengelola bahan tanggapan pemeriksaan; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pemerintahan Desa (PEMDES)

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi penataan dan administrasi desa, keuangan dan aset desa, serta pemberdayaan aparatur pemerintah desa.
Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

2.1.3 Bidang Pemerintahan Desa
Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi penataan dan administrasi desa, keuangan dan aset desa, serta pemberdayaan aparatur pemerintah desa.
Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi administrasi desa;
b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi keuangan dan aset desa;
c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan aparatur pemerintah desa; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3.1 Seksi Penataan Administrasi Desa
Melaksanakan sebagian tugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemerintahan desa yang terkait dengan penataan dan administrasi desa. Uraian tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pelayanan penataan dan administrasi desa;
b. melaksanakan kebijakan teknis penataan dan administrasi desa;
c. melaksanakan norma, standar, dan prosedur administrasi desa;
d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, petunjuk teknis dan pelaksanaan kegiatan penataan administrasi pemerintahan desa, penataan kewenangan desa dan penyusunan produk hukum desa;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa, Perlombaan Desa, Pekan Inovasi Perkembangan Desa (PINDesa) dan Labside Model Perkembangan Desa;
f. menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi administrasi desa;
g. menyiapkan bahan koordinasi, perumusan kebijakan dan fasilitasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa);
h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa;
i. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa bidang administrasi desa;
j. menyiapkan bahan pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan penataan dan administrasi desa;
k. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi seksi administrasi desa;
l. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja seksi administrasi desa;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.2 Seksi Keuangan dan Aset Desa
Melaksanakan sebagian tugas Dinas PMD meliputi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemerintahan desa yang terkait dengan keuangan dan aset desa.
Uraian tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja keuangan dan aset desa;
b. melaksanakan kebijakan teknis keuangan dan aset desa;
c. melaksanakan norma, standar dan prosedur keuangan dan aset desa;
d. melaksanakan kebijakan tata kelola administrasi Keuangan dan Aset Desa;
e. menyiapkan bahan penyusunanan pedoman dan petunjuk teknis APBDeS;
f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset Desa;
g. menyiapkan bahan fasilitasi perencanaan keuangan desa, perumusan penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD);
h. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa bidang keuangan dan asset Desa;
i. menyiapkan bahan pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan keuangan dan aset Desa;
j. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi seksi keuangan dan aset desa;
k. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja seksi keuangan dan aset desa; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.3.3 Seksi Pemberdayaan Pemerintahan Desa
Seksi Pemberdayaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemerintahan Desa yang terkait dengan pemberdayaan aparatur pemerintah desa.
Uraian tugas:
a. melaksanakan penyusunan rencana kerja pemberdayaan aparatur pemerintah Desa;
b. melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan aparatur pemerintah Desa;
c. melaksanakan norrna, standar dan prosedur pemberdayaan aparatur pemerintah Desa;
d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, petunjuk teknis pemberdayaan aparatur pemerintah Desa;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi pengisian dan pemutakhiran data indeks Desa Membangun (IDM) dan profii desa;
f. menyiapkan bahan pembinaan dan monitoring Indeks Desa Membangun (IDM) dan profil desa;
g. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pemilihan kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintah desa;
i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan aparatur pemerintah desa
j. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
k. menyiapkan bahan pembinaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan pemberdayaan aparatur pemerintah desa;
l. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi seksi pemberdayaan aparatur pemerintah desa;
m. melaksanakan pengendalian evaluasi dan pelaporan program kerja seksi pemberdayaan aparatur pemerintah desa; dan
n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pengembangan Ekonomi Perdesaan (PEP)

Bidang Pengembangan Ekonomi Perdesaan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi usaha ekonomi desa, pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, serta fasilitasi kerjasama desa.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Usaha Ekonomi Desa;
b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Fasilitasi Kerja Sama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

2.1.4.1 Seksi Usaha Ekonomi Desa
Seksi Usaha Ekonomi Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan usaha ekonomi desa.

Uraian Tugas:
a. menyusun rencana keq’a pelayanan usaha ekonomi desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis usaha ekonomi desa, Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
c. melaksanakan kebijakan teknis usaha ekonomi desa;
d. melaksanakan nofina, standar dan prosedur usaha ekonomi desa;
e. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan dan pengembangan usaha ekonomi desa;
f. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan usaha ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
g. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan usaha ekonomi desa melalui pengembangan pasar desa dan pasar tradisional;
h. melaksanakan fasilitasi Lembaga Keuangan Desa;
i. menyelenggarakan bimbingan, konsultasi dan pelatihan usaha ekonomi desa;
j. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi seksi usaha ekonomi desa;
k. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja seksi usaha ekonomi desa; dan
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.


2.1.4.2 Seksi Pengembangan Teknologi Tepat Guna
Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan Ekonomi Perdesaan yang terkait dengan pengembangan teknologi tepat guna.


Uraian Tugas:
a. menyusun rencana kerja pelayanan pengembangan teknologi tepat guna;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan teknologi tepat guna;
c. melaksanakan kebijakan teknis pengembangan teknologi tepat guna;
d. melaksanakan norma, standar dan prosedur pengembangan teknologi tepat guna;
e. menyiapkan bahan perumusan teknis dan fasilitasi pengkajian dan pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna;
f. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi analisis kebutuhan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
h. mengembangkan ketrampilan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna;
i. menyiapkan bahan untuk mengikuti Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional;
j. melaksanakan dan memfasilitasi pemberdaJraan ekonomi masyarakat miskin;
k. melaksanakan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
l. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro pedesaan;
m. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan produksi danpemasaran hasil usaha ekonomi masyarakat;
n. melaksanakan pengeloaan administrasi dan dokumentasi seksi pengembangan teknologi tepat guna;
o. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja seksi pengembangan teknologi tepat guna; dan
p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.4.3 Seksi Fasilitasi Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan
Seksi Fasilitasi Kerjasama dan Pengembangan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan fasilitasi kerjasama dan pengembangan kawasan perdesaan.


Uraian Tugas:
a. menyusun rencana kerja pelayanan Fasilitasi Kerja Sama Desa dan Pengembangan Kawasan Perd.esaan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Fasilitasi Kerja Sama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
c. melaksanakan kebijakan teknis Fasilitasi Kerja Sama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
d. melaksanakan norrna, standar dan prosedur Fasilitasi Keda Sama
e. Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
f. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan;
g. melaksanakan koordinasi dan Fasilitasi Kerja Sama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
h. melaksanakan pembinaan teknis kerja sama desa dan badan kerja sama antar desa;
i. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan penyelenggaraan pembangunan wilayah terpadu antar desa;
j. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan penyelenggaraan pembangunan di wilayah potensi kawasan perdesaan;
k. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi seksi Fasilitasi Kerja Sama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan;
l. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja seksi Fasilitasi Kerja Sama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan; dan
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

Pemberdayaan Lembaga Desa (PLD)

Bidang Pemberdayaan Lembaga Desa melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi penguatan kelembagaan masyarakat, peran serta masyarakat, dan pemberdayaan pembangunan desa. Bidang Pemberdayaan Lembaga Desa mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Pemberdayaan Pembangunan Desa;
c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5.1 Seksi Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Seksi Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemberdayaan lembaga desa yang terkait dengan penguatan kelembagaan masyarakat.


Uraian Tugas:
a. menyusun rencana kerja pelayalan pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa;
c. melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga Kemasyarakatan Desa;
d. melaksanakan norma, standar dan prosedur pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kmbaga Kemasyarakatan Desa;
e. melaksanakan pengeiolaan data Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
f. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lrmbaga Kemasyarakatan Desa;
g. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
h. menyiapkan bahan dan fasilitasi orientasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan kmbaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
b. melaksanakan fasilitasi pembinaan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam rangka pengembangan pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi seksi pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
c. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja seksi pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5.2 Seksi Pemberdayaan Pembangunan Desa
Seksi Pemberdayaan Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemberdayaan lembaga desa yang terkait dengan peran serta masyarakat.
Uraian Tugas:
a. menyusun rencana keda pelayanan pemberdayaan pembangunan
desa;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan pembangunan desa;
c. melaksanakan kebijakan teknis pemberdayaan pembangunan desa;
d. melaksanakan norna, standar dan prosedur pemberdayaan pembangunan desa;
e. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembangunan dan pendampingan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM);
f. menyiapkan bahan bimbingan teknis dan pembinaan peningkatan
kapasitas pelaksana pembangunan dan Kader pemberdayaan Masyarakat (KPM);
g. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pemetaan dan analisis kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
h. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pembangunan yang didanai dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
i. menyiapkan bahan koordinasi, penyiapan bahan dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam lomba Gotong-royong Masyarakat;
j. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat;
k. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi seksi pemberdayaan pembangunan desa;
l. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kegiatan seksi pemberdayaan pembangunan desa; dan
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.5.3 Seksi Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa
Seksi Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemberdayaan lembaga desa yang terkait dengan pemberdayaan pembangunan desa.


Uraian Tugas:
a. menyusun rencana kerja pelaksanaan peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas Badan Permusyawatatan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
c. melaksanakan kebijakan teknis peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
d. melaksanakan norma, standar dan prosedur peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan l,embaga KemasyarakatanDesa;
e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan l,embaga Kemasyarakatan Desa;
f. melaksanakan kebijakan teknis pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
g. melaksanakan pengelolaan administrasi dan dokumentasi seksi peningkatan kapasitas Badan PermusyawaratanDesa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
h. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program kerja seksi peningkatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.